List Pemohon

Frequently Asked Question

Frequently Asked Question (FAQ):

Pertanyaan :
Prosedur Permohonan Itsbat Nikah
Saya dan suami melakukan nikah siri dan sekarang telah memiliki 2 (dua) anak dan berencana untuk menikah secara pemerintah agar bisa mengurus akta kelahiran. Bagaimana cara mengurus pernikahan kami? Apakah bisa mengurusnya dengan normal di KUA atau harus melakukan itsbat nikah? Syarat apa saja yang harus kami lengkapi? Dan bagaimana status akta kelahiran anak kami? Terima kasih.  
Jawaban :

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut :

(1)  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan tersebut, diketahui sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama maupun kepercayaannya, namun demikian diatur pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur:

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Akta Nikah berguna sebagai bukti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagai contoh dalam hal adanya warisan, pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Pernikahan akan merugikan suami atau istri, anak bahkan orang lainnya.

Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas pernikahan siri seperti yang Saudara lakukan. Untuk melakukan pencatatan atas pernikahan siri, sebagaimana yang diatur dalam ketentuanPasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

 “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”

Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Sesuai dengan ketentuan di atas, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, di wilayah tempat tinggal Saudara, bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan pengalaman praktik kami dan prosedur yang terdapat di Pengadilan Agama di sekitar Jakarta (di Pengadilan Agama daerah tempat tinggal anda bisa saja berbeda), dapat kami sampaikan kepada anda, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan Itsbat Nikah adalah sebagai berikut:

1.      Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat;

2.      Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;

3.      Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;

4.      Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah;

5.      Membayar biaya perkara;

6.      Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.

Namun, permohonan Itsbat Nikah tidak selalu dikabulkan oleh Hakim, jika permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan Itsbat Nikah.

Seperti kami sampaikan di atas, dengan adanya putusan penetapan Itsbat Nikah, maka secara hukum perkawinan tersebut telah tercatat yang berarti adanya jaminan ataupun perlindungan hukum bagi hak-hak suami/istri maupun anak-anak dalam perkawinan tersebut.

Dengan sahnya pernikahan Anda di depan agama dan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka anda dapat mengurus Akta kelahiran anak Anda yang sah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kantor Pencatatan Sipil setempat dengan melampirkan Surat Putusan Itsbat Nikah yang menunjukkan adanya pernikahan yang sah antara anda dan suami. Sehingga anak anda nantinya dapat teercatat sebagai anak dari pasangan yang telah menikah secara sah dimata hukum.

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.      Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Pertanyaan :

Saya dan suami melakukan nikah siri dan sekarang telah memiliki 2 (dua) anak dan berencana untuk menikah secara pemerintah agar bisa mengurus akta kelahiran. Bagaimana cara mengurus pernikahan kami? Apakah bisa mengurusnya dengan normal di KUA atau harus melakukan itsbat nikah? Syarat apa saja yang harus kami lengkapi? Dan bagaimana status akta kelahiran anak kami? Terima kasih.

Jawaban :

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut :

 

(1)  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Dari ketentuan tersebut, diketahui sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama maupun kepercayaannya, namun demikian diatur pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur:

 

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

 

Akta Nikah berguna sebagai bukti adanya perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagai contoh dalam hal adanya warisan, pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu perkawinan yang belum atau tidak dilakukan pencatatan di Kantor Pencatatan Pernikahan akan merugikan suami atau istri, anak bahkan orang lainnya.

 

Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menerbitkan Akta Nikah atas pernikahan siri seperti yang Saudara lakukan. Untuk melakukan pencatatan atas pernikahan siri, sebagaimana yang diatur dalam ketentuanPasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

 

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah-nya ke Pengadilan Agama”

 

Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Sesuai dengan ketentuan di atas, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, di wilayah tempat tinggal Saudara, bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

 

Berdasarkan pengalaman praktik kami dan prosedur yang terdapat di Pengadilan Agama di sekitar Jakarta (di Pengadilan Agama daerah tempat tinggal anda bisa saja berbeda), dapat kami sampaikan kepada anda, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan Itsbat Nikah adalah sebagai berikut:

 

1.      Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat;

2.      Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;

3.      Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;

4.      Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah;

5.      Membayar biaya perkara;

6.      Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.

 

Namun, permohonan Itsbat Nikah tidak selalu dikabulkan oleh Hakim, jika permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan Itsbat Nikah.

 

Seperti kami sampaikan di atas, dengan adanya putusan penetapan Itsbat Nikah, maka secara hukum perkawinan tersebut telah tercatat yang berarti adanya jaminan ataupun perlindungan hukum bagi hak-hak suami/istri maupun anak-anak dalam perkawinan tersebut.

 

Dengan sahnya pernikahan Anda di depan agama dan hukum, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka anda dapat mengurus Akta kelahiran anak Anda yang sah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kantor Pencatatan Sipil setempat dengan melampirkan Surat Putusan Itsbat Nikah yang menunjukkan adanya pernikahan yang sah antara anda dan suami. Sehingga anak anda nantinya dapat teercatat sebagai anak dari pasangan yang telah menikah secara sah dimata hukum.

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.      Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam



Pertanyaan : Apakah saya bisa mengajukan itsbat nikah pada program sidang keliling yang ada di KUA? Apakah sidang keliling tersebut sama dengan mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama?

Jawaban :

Itsbat Nikah

Pada dasarnya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[1] 

 

Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan itsbat nikah dapat Anda simak dalam artikel Prosedur Permohonan Itsbat Nikah. Jadi Itsbat nikah dilakukan karena pernikahan belum/tanpa dicatat/tidak punya akta nikah.

 

Selain itu, sebagaimana pernah dikutip dalam artikel Perkawinan CampuranDrs. H. Tata Taofiqurrohman, S.H., M.H. dalam makalahnya Isbat Nikah Hubungannya dengan Nikah Massal mengatakan bahwa permohonan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama, yaitu mohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah dan diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (“PPN”)/Kantor Urusan Negara (“KUA”) Kecamatan setempat mencatat perkawinan ini dan memberikan Kutipan Akta Nikah berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama tersebut.[2]

 

Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling)

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan(“PERMA 1/2014”) sidang keliling merupakan salah satu bentuk dari Sidang di Luar Gedung Pengadilan.[3]

 

Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap.[4]

 

Sidang di Luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk Sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.[5]

 

Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut.[6]

 

Penetapan lokasi sidang di luar gedung Pengadilan ditentukan dari basil koordinasi dan didasarkan pada kesepahaman dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat.[7]Petugas Penyelenggara sidang di luar gedung Pengadilan mengupayakan dekorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar gedung Pengadilan.[8] Ruang dan lokasi sidang di luar gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.[9]

 

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.[10]

 

Jadi, sidang keliling itu merupakan salah satu bentuk Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang khusus untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana.

 

Sidang Keliling

Aturan lebih lanjut mengenai sidang keliling untuk Penerbitan Akta Perkawinan dapat kita lihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran (“PERMA 1/2015”).

 

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.[11]

 

Pelayanan Terpadu sidang keliling bertujuan untuk:[12]

a.    Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.

b.   Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

 

Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota dan KUA Kecamatandiwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.[13]

 

Pelayanan Terpadu sidang keliling meliputi:[14]

1.  persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;

2.    pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan

3.    pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

 

Penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi:[15]

a.    anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;

b.  anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;

c.    anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau

d.  anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

 

Hal serupa mengenai sidang keliling juga diulas dalam artikel Sidang Keliling yang kami akses dari laman Pengadilan Agama Sawahlunto, sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

 

Menurut informasi di laman tersebut, pengadilan biasanya melaksanakan sidang keliling di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan. Setelah perkara diputus salinan putusan bisa diambil di Pengadilan Agama Sawahlunto atau di tempat sidang keliling dilaksanakan.

 

Jadi sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di Luar Gedung Pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Itsbat nikah merupakan salah satu perkara yang dapat diajukan pada Pelayanan Terpadu sidang keliling. Sidang keliling ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan.

 

Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya pengajuan itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama. Tetapi, itsbat nikah juga bisa diajukan pada sidang keliling seperti di KUA jika pemohon mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya, karena itsbat nikah merupakan salah satu perkara yang dapat diajukan pada Pelayanan Terpadu sidang keliling yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

             

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

2.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3.    Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

4.    Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

 

Tatacara Permohonan Istbat Nikah Terpadu Online

Register Pemohon

Register pemohon digunakan untuk mendaftarkan username dan password Pemohon permohonan Istbat Nikah Terpadu, username Anda digunakan untuk mendaftar, mengetahui status perkara Anda, dan lainnya

Syarat Permohonan Istbat Nikah Terpadu
  1. 1. xx
  2. 2. xx

Pendapat Anda

Perlukah Sidang Terpadu dilaksanakan setiap Kecamatan ?
  Sangat perlu
  Perlu
  Tidak Perlu